Pemerintah mempunyai komitmen nyata dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan yang tepat berkaitan dengan utang pemerintah. Hal itu diungkapkan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam Pidato Penyampaian atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 beserta Nota Keuangannya, di Gedung Nusantara DPR, Senin (3/8). Kebijakan pembiayaan anggaran dalam tahun 2010 tidak hanya bertujuan untuk memperkuat tingkat kemandirian dan mengurangi ketergantungan sumber pembiayaan luar negeri. Namun, Presiden menjelaskan hal itu ditujukan juga untuk mendorong pengelolaan utang yang berhati-hati, terencana, transparan dan akuntabel. “Kebijakan ini ditetapkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, termasuk upaya mengatasi krisis ekonomi,” jelas SBY. Menurut SBY, kebijakan ini ditempuh sama sekali tidak mengorbankan kedaulatan ekonomi dan kedaultan politik. Karena itu, jelas SBY, untuk membiayai defisit anggaran yang direncanakan sebesar Rp 98,0 triliun atau 1,6 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2010, pemerintah merencakan untuk menggunakan sumber-sumber pembiayaan dalam negeri sekitar Rp 107,9 triliun, dan pembiayaan luar negeri neto diperkirakan sebesar negatif Rp 9,9 triliun. Dengan kata lain, papar SBY, stok utang luar negeri kita menurun, yang berarti, ketergantungan kita kepada luar negeri juga terus menurun. SBY berharap, pada tahun 2010 seluruh kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan yang telah terbukti memperbaiki kondisi bangsa Indonesia, dan telah terbukti pula meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat dapat terus dilanjutkan dan ditingkatkan. Menurut SBY, program dan kegiatan yang kurang efektif atau tidak bermanfaat bagi masyarakat dan bagi peningkatan pembangunan dapat dihentikan dan ditinggalkan.(Iwan)